Pito Keraf, 30 April 2026

Banjir yang kembali merendam ratusan rumah di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, bukan lagi sekadar potret bencana alam musiman. Peristiwa robohnya pagar Kantor Bupati Lembata serta lumpuhnya jalur protokol seperti Jalan Trans Lembata dan Jalan Anton Engga Tifaona adalah alarm keras. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa ibu kota kabupaten ini sedang menghadapi krisis tata ruang dan penurunan daya dukung lingkungan yang serius.

Jika kita jujur melihat ke belakang, banjir di Lewoleba adalah kombinasi dari tiga masalah utama yang terus dibiarkan tanpa solusi permanen: intensitas hujan ekstrem, buruknya tata kelola sampah, dan minimnya kapasitas drainase kota. Faktor cuaca memang tidak bisa dikendalikan, namun dampak buruknya sangat bisa diminimalisasi jika sistem pertahanan kota berfungsi dengan baik.

Sangat miris ketika pihak berwenang berulang kali menyebut bahwa penyumbat utama saluran air adalah tumpukan sampah warga. Mulai dari area jembatan Wangatoa hingga saluran-saluran di pusat kota tersumbat oleh limbah domestik. Hal ini merefleksikan dua hal: rendahnya kesadaran kolektif sebagian masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta belum optimalnya sistem manajemen persampahan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah yang memadai di tingkat kelurahan harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan yang tegas.

Di sisi lain, pengakuan pemerintah daerah mengenai kendala anggaran dalam membenahi infrastruktur drainase tidak boleh dijadikan alasan pembenaran yang terus berulang. Pembenahan saluran air di hilir dan normalisasi kali di dalam kota Lewoleba adalah kebutuhan mendesak yang bersifat force majeure. Pemerintah daerah harus lebih agresif dan taktis dalam mengetuk pintu pemerintah pusat maupun provinsi untuk mengamankan anggaran darurat penataan kota.

Menjadikan Lewoleba sebagai kota yang tangguh bencana memerlukan komitmen dua arah. Warga harus berhenti memperlakukan selokan dan kali sebagai tempat sampah raksasa. Sementara itu, pemerintah daerah wajib menempatkan reformasi tata ruang dan pembangunan drainase makro sebagai prioritas utama, bukan sekadar proyek kosmetik tahunan. Jika benang kusut ini tidak segera diurai bersama, masyarakat Lewoleba akan terus terjebak dalam siklus kecemasan setiap kali mendung mulai menggelayuti langit Lembata.

Rekomendasi Kebijakan Strategis Penanganan Banjir Kota Lewoleba

Untuk memutus siklus banjir musiman di Kota Lewoleba, Pemda Kabupaten Lembata tidak bisa lagi mengandalkan penanganan darurat pascabencana. Diperlukan lompatan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari pembenahan infrastruktur mendasar hingga reformasi perilaku masyarakat.

Berikut adalah 5 rekomendasi taktis yang perlu segera dieksekusi oleh Pemda Lembata:

1. Audit dan Pembuatan Masterplan Drainase Makro

• Aksi Nyata: Segera lakukan audit total terhadap kapasitas seluruh saluran air, selokan, dan kali (seperti di jalur Wangatoa hingga pusat kota).
• Tujuan: Menyusun cetak biru (masterplan) sistem drainase makro kota yang terintegrasi. Saluran air harus diperlebar dan diperdalam (normalisasi) agar mampu menampung debit air saat curah hujan ekstrem, bukan sekadar mengikuti lebar jalan yang ada.

2. Diplomasi Anggaran dan Pendanaan Kolaboratif

• Aksi Nyata: Menyikapi keterbatasan APBD, Pemda harus aktif menyusun proposal teknis yang matang (Detail Engineering Design/DED) untuk diajukan ke Kementerian PUPR atau Pemerintah Provinsi NTT.
• Tujuan: Mengamankan dana alokasi khusus (DAK) penataan kota. Pemda juga bisa menjajaki program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari BUMN/swasta yang beroperasi di Lembata untuk mendanai pembuatan pos-pos bak sampah terpadu.

3. Reformasi Manajemen Sampah dan Layanan Jemput Bola

• Aksi Nyata: Menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) yang memadai di tiap kelurahan terdampak (Lewoleba Utara, Timur, Tengah, dan Selandoro). Hubungkan ini dengan sistem pengangkutan sampah terjadwal menggunakan motor sampah roda tiga hingga ke gang-gang kecil.
• Tujuan: Menghilangkan alasan warga membuang sampah ke kali atau selokan karena ketiadaan fasilitas pembuangan yang dekat dengan rumah mereka.

4. Penerapan Sanksi Tegas melalui Perda Kebersihan

• Aksi Nyata: Mengaktifkan dan menegakkan secara tegas Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum dan pengelolaan sampah.
• Tujuan: Memberikan efek jera berupa sanksi denda administratif atau kerja sosial bagi oknum warga maupun pelaku usaha yang tertangkap tangan membuang limbah domestik ke saluran drainase. Pengawasan bisa dioptimalkan dengan melibatkan Satpol PP dan aparat pemerintah kelurahan/RT.

5. Pembangunan Infrastruktur Hijau (Eco-Drainage)

• Aksi Nyata: Mewajibkan setiap pembangunan ruko, kantor, dan rumah tinggal baru di Lewoleba untuk membuat sumur resapan atau lubang biopori. Pemda juga perlu memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area).
• Tujuan: Mengurangi volume limpasan air permukaan (run-off) yang langsung masuk ke drainase jalan raya, sehingga beban saluran kota berkurang drastis saat hujan lebat.